Pemotor di Pematang Siantar Waspada, Sembarangan Bunyikan Klakson Bisa Dipenjara

“Surat edaran ini masih kepada bagaimana masyarakat khususnya pengendara saling menjaga kenyamanan di jalanan. Jadi belum bertujuan kepada teknis penindakannya,” kata Johannes dihubungi Kompas.com, Jumat (28/7/2023) malam.

Dijelaskan Johannes, SE ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal yang selama ini belum diketahui publik, seperti konsekuensi dari penggunaan klakson kendaraan.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, Zulham Situmorang menjelaskan, latar belakang terbitnya SE tersebut adalah kondisi kendaraan bermotor di Kota Siantar saat ini jumlahnya semakin meningkat, sementara ruas jalan tidak bertambah.

Di samping itu, Pemerintah Kota Pematang Siantar ingin mencontoh daerah lain yang kondisinya lalu lintasnya lebih tertib dan ramah suara klakson.

Dok: Dishub Pematang Siantar

Spanduk sosialisasi etika penggunaan klakson kendaraan bermotor dipasang melintang di Cipto Pematang Siantar.

Zulham mencontohkan daerah tersebut yakni Yogyakarta, Bandung dan Surabaya.

Sebelum SE diterbitkan, lanjut Zulham, sosialisasi dilakukan sejak 22 Juli 2023 lewat spanduk, stiker dan imbauan langsung di titik titik padat kendaraan.

“Pengendara di Siantar dominan anggar (mengandalkan) klakson, buat ribut. Contohnya (Traffic Light) belum merah sudah diklaksoni dari belakang. Panjang pula, ribut, stress lah,” kata Zulham saat dihubungi via telepon.

Zulham mengakui sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan teknis penindakan secara mendetail.

Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar merujuk UU No Tahun 2009 Pasal 285 Ayat 1 dan 2.

Menurutnya, dalam hal melakukan penindakan nanti, pihaknya akan menempatkan anggota Dishub di sejumlah titik padat kendaraan, dilengkapi dengan sebuah alat perekam dan alat pengukur suara klakson.

Baca Juga: Suara Klakson Motor Mendadak Sember dan Enggak Nyaring, Ini Penyebabnya

“Kita akan menempatkan personil di tempat tempat yang padat dan sibuk kendaraan.

Jadi kita buat perekaman yang membuktikan si pengendara salah,” katanya.

Meski demikian pihaknya saat ini gencar masih melakukan sosialisasi termasuk ke rumah rumah ibadah.

Nantinya, Dinas Perhubungan Pematang Siantar berencana membahas teknis penindakan tersebut bersama organisasi Forum Lalu Lintas.

“Tapi kita belum mengarah ke (penindakan) sana ya, masih sosialisasi beberapa bulan ke depan. Kalau penindakan belum kita bahas secara detail. Jadi jangan salah tanggap, kalau ke penindakan, kesannya nggak enak nanti,” tutur Zulham.

Dalam hal ini, Zulham memastikan terbitnya SE tersebut untuk menjamin kenyamanan bersama khususnya pengendara bermotor, sekaligus upaya dalam pengurangan pemakaian klakson di jalanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Walkot Pematang Siantar Terbitkan Edaran soal Klakson, Pelanggar Bisa Dipenjara"