Sekaligus meminta maaf atas kesalahannya tidak merinci anggaran sebesar Rp 8 miliar itu.
Menurutnya, anggaran tersebut enggak cuma dipakai untuk membeli Honda Vario 160.
"Mohon maaf saya menyampaikan Rp 8 miliar itu secara keseluruhan. Saya meluruskan Rp 8 miliar ini tidak hanya untuk pengadaan sepeda motor saja, tetapi juga kebutuhan Bagian Rumah Tangga Setda lainnya untuk pelayanan masyarakat," kata Mbak Ita dikutip dari Kompas.com.
Klarifikasi ini juga terkait anggaran pengadaan yang ditetapkan adalah senilai Rp 7,931 miliar
"Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp 7,931 miliar. (Anggaran tiap sepeda motor mengacu) harga dealer itu Rp 26.566.732 sehingga total anggaran Rp 4.702.311.564," ujarnya.
Anggaran dengan total hampir Rp 8 miliaran itu juga buat pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat.
Seperti di antaranya pakaian dinas, TV LED, dan alat pemadam api ringan (APAR).
Pengadaan TV LED dilakukan karena kondisi televisi layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang telah buram dimakan usia.
Termasuk pengadaan APAR didasari hal yang sama, bahwa tabung alat pemadam api itu sejak 2004 belum pernah diganti.
"Juga motor lurah itu sudah dipakai sejak 2014. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti, mengingat sekarang ini banyak pelayanan kepada masyarakat yang mau tidak mau lurah ini sering terjun ke lapangan," ujarnya.
Pengadaan motor dan barang rumah tangga lainnya itu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Semarang pada 2023.
Selain itu juga faktor Kota Semarang tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir membuat rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat mengatur keuangan yang lebih fleksibel.
"Jadi mana-mana yang harus efisien, prioritas dan sebagainya. Sehingga pada saat akhir pembahasan APBD Perubahan dari tim TAPD ini melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, salah satunya sepeda motor," katanya.
Pihaknya mengajak masyarakat dapat mengawal dan mengawasi langkah atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Soal pengadaan motor dinas lurah ini dilakukan secara transparan dan dapat dipantau melalui aplikasi belanja online atau e-Katalog.
"Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog jadi tidak ada lagi istilahnya nempil," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Dirujak" Warganet Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah, Wali Kota Semarang Minta Maaf"
| Penulis | : | Galih Setiadi |
| Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR