MOTOR Plus-online.com - Pemotor yang hobi parkir sembarangan jangan kaget kalau mendapat surat tilang.
Polisi akan menerapkan tilang elektronik berbasis kamera Electronic Trafic Law Enforcement (ETLE).
Penindakan parkir sembarangan menggunakan ETLE Mobile diperlihatkan dalam video yang diunggah akun Instagram @wargatangsel.
"Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, kami dari Satlantas Polres Tangerang Selatan melaksanakan penindakan ETLE yang viral di Twitter terkait parkir liar yang berada di depan Kampus Binus," ucap petugas dalam video tersebut.
"Demikian yang dapat kami laporkan di depan Kampus Binus, selamat siang," sambungnya.
Klik LINK INI untuk lihat postingan lengkapnya.
View this post on Instagram
ETLE Mobile merupakan mobil polisi yang dipasangkan kamera, sehingga penindakkan serba elektronik dan petugas tidak perlu turun dari mobil.
Pelat nomor kendaraan akan difoto kamera ETLE Mobile, lalu ditampilkan oleh layar monitor yang ada di dalam mobil.
Baca Juga: Gawat Pengakuan Pencuri Motor Kapan Waktu Favorit, Incar yang Parkir Sembarangan
Nomor polisi kendaraan yang melanggar akan jadi barang bukti pelanggaran, dikirim ke Back Office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.
Lalu petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
Kemudian petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Jika pemilik kendaraan mengakui pelanggaran, barulah diberikan sanksi tilang.
Adapun denda tilang untuk kendaraan parkir sembarangan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau lebih dikenal UU LLAJ.
Bagi pemilik kendaraan bermotor yang parkir liar di lokasi-lokasi larangan akan dikenakan hukum dengan Pasal 287 dengan denda Rp 250.000 serta dapat ditindak pidana kurungan paling lama 1 bulan.
Sementara untuk larangan parkir sembarangan di bahu jalan diatur Pasal 287 ayat (1), melanggar rambu-rambu atau marka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda Rp 500.000.
Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR