Baca Juga: Waspada Aktivis Bongkar Beberapa SPBU Curang di Banten, Pakai Alat Khusus Kurangi Takaran Bensin
Nicke menambahkan sebelum mencabut izin usaha SPBU nakal, pihaknya harus memastikan kelancaran pasokan BBL termasuk memastikan ada SPBU penggantinya atau tidak.
"Akan kami lihat masukan dari masyarakat dan satu hal memang ketika kami mencabut izin kita harus memastikan bahwa ketersediaan di daerah tersebut harus tersedia," imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan pada meteran dispenser BBM.
Kecurangan SPBU ini terjadi pada saat musim mudik Lebaran Idul Fitri 2024.
Dikutip dari KompasTV, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan di meteran dispenser BBM menjelang musim mudik Lebaran 2024.
Yaitu di Karawang, Bekasi, Bandung dan Serang.
Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperketat pengawasan terhadap pelayanan konsumen di SPBU.
“Kita akan cek di seluruh provinsi, jangan sampai merugikan para pemudik. Pelaku-pelaku SPBU yang curang saya minta dihentikan segera karena itu sangat merugikan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Kabupaten Bandung, Selasa (26/3/2024).
Ia menerangkan, praktik kecurangan yang dilakukan SPBU pada meteran BBM membuat konsumen membayar lebih dari jumlah bahan bakar yang mereka terima.
Baca Juga: Tahun Ini Pertalite Akan Diganti Bensin Baru Dijual Rp 10 Ribu Per Liter Pertamina Bilang Begini
Menurutnya, hal itu juga dapat memperlambat perjalanan mereka dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan atau insiden di jalan.
“Bayangkan kalau saya isi bensin 20 liter Jakarta-Bandung itungan saya sampai. Tiba-tiba karena curang isinya hanya 10 liter atau separo jalan habis kan nyusahkan orang,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini pun mengingatkan pihak SPBU agar jangan coba-coba melakukan kecurangan.
Sebab menjelang Lebaran ini akan dilakukan pengecekan seluruh SPBU di Indonesia.
“Maka dari itu jangan main-main. Saya akan cek SPBU di seluruh Indonesia kalau ada SPBU yang curang kita pidanakan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang mengatakan, penertiban atau penyegelan SPBU nakal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
“Sebenarnya soal pengawasan SPBU diserahkan ke kabupaten/kota sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014. Kebetulan di empat wilayah belum ada, jadi diminta kami melakukan pengawasan," ujarnya.
| Penulis | : | Ahmad Ridho |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR