Pembatasan Usia Pakai Motor di Jakarta Seperti Buah Simalakama Bagi Pemerintah

MOTOR Plus-Online.com - Usia batas pakai kendaraan motor dan mobil dibatasi oleh Presiden Jokowi tentang Undang-undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

Aturan ini menuliskan tentang Peraturan Daerah Khusus Jakarta terkait bidang perhubungan  yang tertulis dalam BAB 1V. 

Kewenangan ini memberikan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta untuk membatasi usia pakai kendaraan. 

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf g yang berbunyi: "pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan".

Tujuannya untuk mengurangi polusi dan dampak emisi yang ditimbulkan dari padatnya jumlah kendaraan di Jakarta. 

Namun alih-alih menyelamatkan lingkungan, justru berdampak pada penghasilan yang didapatkan dari kendaraan bermotor. 

Masalah ini dipaparkan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail yang dilansir dari Kompas.com. 

"Ini harus berimbang antara satu sisi kita ingin ciptakan lingkungan yang baik tapi di sisi lain bagaimana tidak menimbulkan potensi berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Ismail. 

Ia menggarisbawahi bahwa hingga kini salah satu penyumbang PAD tertinggi di Jakarta ialah dari pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga: Segera Berlaku Motor Kena Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta, Pabrikan Motor Langsung Bereaksi

Ketika kendaraan dibatasi, kata dia, secara otomatis akan berdampak terhadap PAD.

"Sebenarnya opsi lainnya (selain pembatasan jumlah) bisa dipilih pembatasan usia kendaraan yang boleh berlalu lalang di Jakarta," ujar Ismail. 

"Nanti puncaknya juga adalah mengurangi emisi kendaraan," lanjutnya. 

Walaupun begitu, dirinya tidak menutup opsi atas upaya pemerintah pusat tersebut mengingat tujuan utama dari pembatasan kendaraan ialah mengurangi emisi dan kepadatan di Jakarta.

Hanya saja, hal itu tetap diperlukan suatu studi bersama supaya ketika diterapkan dapat berjalan optimal ke semua sisi.

Tercatat pada tahun 2023 saja penjualan motor di Indonesia mencapai Rp 6,3 juta unit. 

Penjualan terbesar masih dari Jakarta yang tentu saja berpengaruh pada pajak yang didapatkan per tahunnya.