MOTOR Plus-Online.com - Lagi ramai soal Pertalite yang diisukan dihapus dan dibatasi dalam proses pendistribusiannya.
Begini cara supaya Pertalite tepat sasaran menurut Kepala BPH Migas, singgung pemerintah daerah.
Saat ini masih banyak kendaraan yang seharusnya bukan pengguna Pertalite namun memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Padahal, BBM subsidi seperti Pertalite seharusnya hanya untuk masyarakat yang berhak.
Dalam hal itu, pemerintah daerah berperan penting dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi dan yang kompensasi.
Seperti yang disampaikan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).
"Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah yang paling mengetahui situasi dan kondisi serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya masing-masing," ujarnya mengutip Tribunnews.com.
Menurutnya, pemerintah daerah tentu menginginkan kebutuhan BBM bagi konsumen pengguna terlayani dengan baik.
Baca Juga: Resmi Beli Pertalite Pakai Fuel Card 5.0 di Batam Belum Berlaku 1 Agustus 2024, Ini Alasannya
Baca Juga: Ahli ITB Ingatkan Dampak Mencampur Pertamax dengan Pertalite Seperti Mencuci Tak Pakai Sabun
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR