Beli Pertalite Enggak Bisa Bebas Dibatasi Mulai Bulan Depan Begini Komentar Pertamina

Baca Juga: Mulai Agustus 2024 Pertalite Dihapus Diganti Pertamax Green 95 Faktanya Diungkap Pertamina

Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan.

Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan.

Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun.

Saya melihat lesu nya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor.

Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat.

Instagram @luhut.pandjaitan

Luhut memberikan penjelasan soal rencana pembatasan pembelian Pertalite di akun Instagram miliknya.

Lalu bagaimana tanggapan Pertamina soal rencana pembatasan bensin murah Pertalite?

Baca Juga: Cepat Daftarkan Kendaraan Anda Tanpa QR Code Beli Pertalite Tidak Bisa Dilayani

Dikutip dari Kompas.com, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, prinsipnya Pertamina Patra Niaga mengikuti arahan pemerintah.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," ujar Heppy, dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

"Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," katanya.

Heppy menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.