MOTOR Plus-online.com - Siap-siap pemerintah akan membatasi pembelian Pertalite mulai 17 Agustus mendatang.
Beli Pertalite enggak bisa bebas dibatasi mulai bulan depan begini komentar Pertamina.
Isu soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi paling murah ini memang tidak pernah sepi.
Beberapa bulan lalu sempat ramai kalau Pertalite akan dihapus dan digantikan bensin jenis baru.
Pertamax Turbo 95 nantinya akan menggantikan bensin Pertalite.
Namun baru-baru ini mendadak ramai saat Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pemerintah akan membatasi pembelian Pertalite.
Pembatasan pembelian Pertalite ini bertujuan agar subsidi tidak disalahgunakan oleh orang-orang mampu.
Rencananya pembatasan ini berlaku untuk motor di atas 250cc dan mobil kapasitas mesin di atas 1.400cc.
Jika benar rencananya aturan baru ini akan berlaku pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan HUT Republik Indonesia ke-79.
Baca Juga: Luhut Binsar: Mulai 17 Agustus 2024 Beli Pertalite Akan Dibatasi Pemerintah
Ungkapan Luhut ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan.
Berikut pemberitahuan tentang pembatasan BBM subsidi yang diposting Luhut Binsar Pandjaitan.
Defisit APBN tahun 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
Sebetulnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan penerapan digitalisasi di semua sektor.
Saya ambil contoh Simbara. Sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batubara, nikel, dan lain-lain.
Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara.
Sekarang kami juga menerapkan sistem semacam Simbara ini untuk kelapa sawit, mengingat banyak penerimaan negara yang potensial belum kita ambil dari sini.
Baca Juga: Mulai Agustus 2024 Pertalite Dihapus Diganti Pertamax Green 95 Faktanya Diungkap Pertamina
Dari data yang saya terima, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki NPWP, hal ini menyebabkan kita tidak bisa menagih PPh badan.
Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan.
Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.
Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun.
Saya melihat lesu nya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor.
Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis.
Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat.
Luhut memberikan penjelasan soal rencana pembatasan pembelian Pertalite di akun Instagram miliknya.
Lalu bagaimana tanggapan Pertamina soal rencana pembatasan bensin murah Pertalite?
Baca Juga: Cepat Daftarkan Kendaraan Anda Tanpa QR Code Beli Pertalite Tidak Bisa Dilayani
Dikutip dari Kompas.com, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, prinsipnya Pertamina Patra Niaga mengikuti arahan pemerintah.
"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," ujar Heppy, dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/7/2024).
"Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," katanya.
Heppy menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.
| Penulis | : | Ahmad Ridho |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR