Sejak Februari tahun lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) akan bekerjasama dalam pengadaan Sub Penyalur BBM di Indonesia.
Berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Kepala BPH Migas Fansurullah Asa yang dilakukan Senin (26/2/2018) di Gedung Nusantara III, Jakarta Selatan, nantinya setiap desa akan memiliki sub penyalur khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Oesman Sapta menyebutkan hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM.
"Kami akan bikin agen penyalur setiap desa minimal satu itu bersama BPH Migas yang untuk membantu rakyat daerah," ungkap Oesman di Gedung Nusantara III, Komplek DPR-MPR, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018), seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.
Kemudian, Kepala BPH Fansurullah Asa menjelaskan dengan semakin banyak sub penyalur distribusi BBM satu harga akan semakin mudah.
Pertamina pun telah melaporkannya ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk Pertamini yang ilegal
"Kami sudah melaporkan kepada BPH Migas untuk melakukan penertiban," kata Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (18/1/2019).
Nicke juga tidak membantah banyak juga warga pedesaan yang membeli BBM di Pertamini.
| Penulis | : | Niko Fiandri |
| Editor | : | Niko Fiandri |
KOMENTAR