Adapun persyaratan lainnya adalah sebagai berikut:
1. Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Punya usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya
4. Bukan ASN
5. Bukan anggota TNI/Polri
6. Bukan pegawai BUMN/BUMD
Baca Juga: Mau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 2,4 Juta? Bisa Otomatis Masuk Rekening Kalo Lengkapi Data Ini
Para pelaku dengan kriteria tersebut didentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul, di antaranya:
1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum.
2. Kementerian/Lembaga
3. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU.
Baca Juga: 398.000 Orang Dapat Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Buruan Cek Nama Bikers Masuk Daftar Gak?
Kemudian, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.
Kata Teten, skema atau sustem bantuan pemerintah ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemilik usaha.
"Per unit usaha mikro memperoleh Rp 2,4 juta sekali bayar, ditransfer langsung ke rekening bersangkutan yang sudah terdata by name by address," katanya sebagaimana dikutip Kompas.com, 16 Agustus 2020.
Dana ini disebut menyasar semua sektor UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok daerah yang belum tersentuh perbankan.
Baca Juga: Asyik, Pemerintah Bakal Kasih Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Buat Tenaga Honorer, Cicilan Motor Aman
"Mereka yang belum punya rekening dibuatkan rekening baru. Untuk pendataan calon penerima program ini, kami menjemput data dari daerah lewat kepala dinas, koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, himpunan bank milik negara, pemodalan nasional madani, dan lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan ini akan diberikan secara bertahap.
CARA DAFTAR DAPAT BANTUAN UMKM RP 2,4 JUTA
1. Sediakan KTP datangi RT/RW untuk dibuatkan surat pengantar pembuatan surat IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil).
2. Kemudian datangi kelurahan untuk dapat surat pengantar pembuatan IUMK.
3. Bermodal pengantar surat IUMK dari kelurahan datangi kecamatan minta dibuatkan IUMK.
4. Setelah jadi IUMK, jika di kecamatan tidak ada petugas UMKM yang mendaftarkan ke kementrian bisa langsung datangi Dinas Koperasi dan UMK kabupaten untuk minta penjelasan.
KOMENTAR