MOTOR Plus-online.com - Hingga saat ini, terhitung sebanyak 2 juta kendaraan bermotor menunggak pajak di DKI Jakarta.
Dari angka tersebut, sebanyak 1,500-an kendaraan merupakan mobil mewah dan moge.
Maka dari itu, Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengadakan razia pajak kendaraan.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji mengatakan, jumlah kendaraan yang menunggak pajak mencapai 40 persen dari total kendaraan yang terdaftar di Ibu Kota.
Baca Juga: Galau, Ditilang Polisi Padahal Baru Bayar Pajak Tapi STNK Tak Distempel
Jadi buat brother sekalian yang merasa belum bayar pajak motor, buruan deh dilunasin.
Soalnya kalau enggak, data kendaraan akan terancam dihapus selamanya lho.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 110.
Kendaraan bermotor yang menunggak pajak lima tahunan (ganti pelat), kemudian dua tahun berikutnya masih belum membayar kewajibannya (total 7 tahun), maka data surat tanda nomor kendaraan ( STNK) akan dihapus dan tidak bisa diaktifkan lagi.
Baca Juga: Banyak yang Menunggak, Polisi Akan Lakukan Razia Pajak Kendaraan di Jakarta
Artinya, mobil atau motor itu bakal berstatus bodong dan ilegal berkendara di jalan untuk selama-lamanya.
Karena tidak akan ada opsi pemutihan lagi di masa depan.
Peraturan itu akan dimulai tahun ini secara nasional dan berlaku untuk mobil dan sepeda motor.
AKBP Sumarji menjelaskan, pemilik kendaraan yang bersangkutan itu, akan diberikan surat peringatan setiap satu bulan sekali ke alamat yang terdaftar.
Baca Juga: Mengkhawatirkan, Cuma 50% Kendaraan di Indramayu Taat Bayar Pajak, Paling Parah di Kecamatan Ini
Apabila tidak ada respons maka polisi punya kewenangan untuk menghapus data kendaraan itu.
"Jadi tidak akan bisa didaftar ulang lagi selamanya. Sekarang masih dalam tahap sosialisasi, jadi diharapkan pengguna mobil atau sepeda motor bisa taat pajak, jangan sampai telat membayar pajak," kata Sumardji dikutip dari Kompas.com.
Regulasi ini mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 sebagai berikut:
1. Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar:
Baca Juga: Keren, Motor Ini Bisa Muat 4 Orang, Anti Kehujanan, Pajak Murah dan Pakai Mesin 266 Cc
a. permintaan pemilik kendaraan bermotor, atau
b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.
2. Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat dilakukan jika:
a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan, atau
Baca Juga: Mantap, di Kota ini Tahun 2020 Bisa Bayar Tilang dan Pajak Motor Pakai Sampah Plastik
b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
3. Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.
Meski begitu, AKBP Sumardji juga mengatakan bahwa para pemilik kendaraan bisa mengaktifkan kembali STNK kendaraannya.
Caranya dengan mendatangi langsung ke Samsat, sebelum masa berlaku penghapusan data dimulai.
Baca Juga: Mengkhawatirkan, Cuma 50% Kendaraan di Indramayu Taat Bayar Pajak, Paling Parah di Kecamatan Ini
"Prosedurnya sama saja seperti membayar pajak tahunan biasa,"
"Persyaratannya membawa KPT asli dan STNK asli. Nominal yang harus dibayar saja yang berbeda karena dikenakan denda sesuai dengan berapa lama menunggaknya," kata Sumardji.
Apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ.
Perhitungan Denda PKB: 25 % per tahun
Terlambat 3 bulan = PKB x 25% x 3/12
Terlambat 6 bulan = PKB x 25% x 6/12
Denda SWDKLLJ : besarnya Rp 32.000 untuk roda 2 dan Rp 100.000 untuk roda 4.
Baca Juga: Ini Alasan Polisi Bisa Menilang Motor Yang Mati Pajak Tahunannya
Contoh: Anda punya sepeda motor dan terlambat bayar 6 bulan. Jumlah PKB tertera di STNK Rp 232.000 dan SWDKLLJ Rp 35.000.
Maka Anda dikenakan denda keterlambatan sebesar (Rp 232.000 (PKB) x 25% x 6/12 ) + Denda SWDKLLJ (Rp 32.000) = Rp 61.000.
Sehingga, total yang harus dibayar sebesar adalah Rp 232.000 (PKB) + Rp 35.000 (SWDKLLJ) + Rp 61.000 (denda) = Rp 328.000.
Demi mengurangi beban para penunggak pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini BPRD menggelar keringanan pajak dengan potongan hingga 50 persen bagi bea balik nama kendaraan bermotor ( BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak 2012 ke bawah.
Baca Juga: Mudah, Ini Pilihan Perpanjang STNK dan Bayar Pajak Motor Tanpa BPKB
Sementara wajib pajak yang menunggak PKB dan BBN-KB dari 2013 sampai 2016, diberikan diskon pokok pajak dengan jumlah 25 persen.
Biaya administrasi pun dibebaskan.
Program keringanan pajak ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau membayarkan kewajibannya yang sudah dimulai sejak 16 September hingga 30 Desember 2019 mendatang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sebelum Jadi Bodong, Begini Cara Mengurus Tunggakan Pajak Kendaraan
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Fadhliansyah |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR